Sobatku semua, mari kita urai persoalan seperti ini.

Sobatku semua, mari kita urai persoalan seperti ini. 

Pertama, penting bagi kita menahan emosi dan melihat persoalan ini dengan kepala dingin.

Isu rangkap jabatan dan penegakan hukum memang sensitif, karena menyentuh rasa keadilan masyarakat kecil.

Kedua, setiap kasus sejatinya perlu dibaca dalam konteks aturan yang berlaku.

Apa yang terjadi pada guru honorer di Probolinggo dan pada pejabat di Jakarta seharusnya diuji dengan standar hukum yang sama, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, kritik publik adalah hal yang wajar dalam negara hukum.

Namun kritik yang paling kuat adalah yang disampaikan dengan adab, data, dan niat menjaga kebaikan bersama, bukan sekadar melampiaskan kekecewaan.

Keempat, masyarakat berhak berharap agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan tegak lurus bagi siapa pun—baik rakyat kecil maupun pejabat tinggi.

Dalam Islam, keadilan adalah fondasi kekuasaan dan hukum. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(QS. An-Nisa: 58)

Amanah jabatan bukan sekadar legalitas administratif, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Jabatan yang menumpuk, jika menimbulkan konflik kepentingan atau ketidakadilan, berpotensi menjadi beban hisab di akhirat.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu terjadi ketika hukum hanya tegas kepada yang lemah, namun longgar kepada yang berkuasa. 

Ini peringatan agar keadilan tidak dipilih-pilih berdasarkan status sosial.

Islam juga mengajarkan empati sosial. Guru honorer yang hidup dalam keterbatasan dan pejabat dengan fasilitas berlimpah sama-sama akan berdiri di hadapan Allah tanpa gelar dan jabatan. 

Yang membedakan hanyalah amanah yang ditunaikan dan keadilan yang ditegakkan.

Maka, kegelisahan publik atas kasus seperti ini sejatinya adalah doa agar negeri ini dijaga oleh hukum yang adil, pemimpin yang amanah, dan sistem yang tidak melukai rasa keadilan rakyatnya.