KUTIPAN PASAL LARANGAN KAMPANYE PADA MASA TENANG

KUTIPAN PASAL LARANGAN KAMPANYE PADA MASA TENANG 

---

1. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Pasal 69 huruf h:

"Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 70 ayat (1) dan (2):

"(1) Kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang."
"(2) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara."

Pasal 187 ayat (3):

"Setiap orang yang melakukan kampanye pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Ringkasan penting:
Masa tenang = 3 hari sebelum pemungutan suara.
Dilarang ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.

---

2. PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada

Pasal 63 ayat (1):

"Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan."

Pasal 63 ayat (2):

"Dalam masa tenang, pelaksana kampanye, peserta pemilihan, dan/atau pihak lain dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih."

Pasal 65 (Tindakan dalam masa tenang):

"KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian untuk menertibkan alat peraga kampanye dan menghentikan kegiatan yang mengarah pada kampanye."

Ringkasan penting:
Masa tenang = masa tanpa kampanye apapun, termasuk aktivitas yang mengesankan ajakan memilih.
Cawabup keliling berpotensi dianggap aktivitas kampanye terselubung.

---

3. Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pilkada

Pasal 31 ayat (1):

"Pengawasan masa tenang dilakukan dengan memastikan tidak adanya aktivitas kampanye dalam bentuk apapun."

Pasal 31 ayat (2):

"Badan Pengawas Pemilu wajib menertibkan segala bentuk kampanye yang masih berlangsung pada masa tenang."

Pasal 32:

"Bawaslu berwenang merekomendasikan penghentian aktivitas yang melanggar ketentuan masa tenang, baik dilakukan oleh peserta Pemilihan, tim kampanye, maupun pihak lain."

Ringkasan penting:
Bawaslu wajib menjaga agar masa tenang bebas dari kegiatan kampanye.
Semua pihak, termasuk calon, dilarang beraktivitas yang dapat ditafsirkan sebagai kampanye.

---

4. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (sebagai prinsip umum)

Pasal 278 ayat (1):

"Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih."

Pasal 492:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pada masa tenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Ringkasan penting:
Dalam masa tenang Pemilu/Pilkada, aktivitas mempengaruhi pemilih (baik dengan ucapan, ajakan, atau pemberian) dilarang keras dan ada ancaman pidana.

---

Kesimpulan praktis untuk kasus Anda:

• Calon (cawabup) tidak boleh berkeliaran di masa tenang kalau itu bisa menimbulkan dugaan aktivitas kampanye atau mempengaruhi pemilih.
• Masyarakat yang mengingatkan dengan sopan tidak melanggar hukum.
• Justru cawabup yang berkeliaran berisiko terkena sanksi jika dilaporkan.

---